Home / Berita Umum / Advokat Cinta Tanah Air (Acta) Sindir Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Advokat Cinta Tanah Air (Acta) Sindir Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Advokat Cinta Tanah Air (Acta) Sindir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) – Pejabat serta beberapa pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dilaporkan Advokat Cinta Tanah Air (Acta) ke Bareskrim Polri. Masalah ini buntut dari Kebohongan Award yang dibikin PSI.

Mereka yang dilaporkan ialah, Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie bersama sekjennya, Raja Juli Antoni. Terus pengurus partai, Tsamara Amany serta Dara Adinda Kesuma Nasution.

Keempatnya dikira udah mengerjakan penyebaran fitnah, ajaran kedengkian, serta hasutan, lantaran udah berikan penghargaan Kebohongan Award terhadap capres Prabowo Subianto serta wakilnya, Sandiaga Uno, dan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief.

” Pengurus PSI seakan-akan berikan award, akan tetapi arah sebetulnya dikira merupakan penghinaan terhadap pasangan capres serta wapres, Prabowo Subianto serta Sandiaga Uno, bersama team kesuksesan Andi Arief, ” kata Koordinator Team Pelapor Acta, Djamaluddin Koedoeboen dalam keterangannya, Minggu 6 Januari 2019.

Hendarsam Marantoko jadi pelapor mengimbuhkan, Kebohongan Award itu berisi fitnah, provokatif, serta ajaran kedengkian yang mengundang keonaran di golongan orang. Terutama beberapa partisan Prabowo serta Sandiaga.

” Karena itu, saya bertindak sebagai pelapor yang merupakan partisan Bapak Prabowo serta Sandiaga, ikut terserang efek serta jadi korban, seperti yang dikira dikerjakan beberapa pengurus PSI itu, ” paparnya.

Resiko Kapok
Sebab itu, Hendarsam menekan kepolisian lekas tangkap beberapa terlapor untuk berikan resiko kapok. ” Pun buat mendukung program pemerintah dalam menyudahi penyebaran ajaran kedengkian yang menyesatkan serta kian mencurigakan buat orang yang membaca alat online, ” ucapnya.

Laporan Acta tercatat di Bareskrim dengan Nomer : LP/B/0023/I/2019/BARESKRIM, tertanggal 6 Januari 2019. Terlapor dirasa melanggar tindak pidana kejahatan terkait perseteruan Suku, agama, RAS, serta antar grup (SARA) yang tidak didapati Clausal 156 KUHP Jo clausal 15 Undang-undang (UU) Nomer 1 Tahun 1946 terkait aturan hukum pidana.

About admin