Banyak Pengusaha Yang Keluhkan Pajak

Banyak Pengusaha Yang Keluhkan Pajak – Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menyebutkan, pemerintah mesti mulai membuang sentimen negatif yang menyeret laju ekonomi. Untuk menguber sasaran perkembangan ekonomi 5, 2 % akhir th. ini.

” Saat ini hubungan warga serta pemerintah tdk baik karna banyak ketidakpastian usaha, ” tutur Ade disaat dihubungi KONTAN pada Selasa (8/8/2017) .

Ade menjelaskan, saat ini banyak sentimen negatif pada usaha serta industri. Oleh maka itu, sampai saat ini banyak industri banyak yang menanti.

” Apalagi ada ancam meneror ke pihak industri usaha, ini semakin buat keyakinan warga pada pemerintah semakin turun, ” terang Ade.

Ade menuturkan, dari Direktorat Jenderal Pajak sudah banyak menarik pajak buat bidang industri. Banyaknya tarikan serta macam ini buat entrepreneur semakin kehilangan dorongan buat tingkatkan usahanya.

” Sudah ada 300-400 perusahaan juga yang ditarik sekali lagi pajaknya sesudah semuanya tarikan itu. Mulai PKP, gijzeling, serta yang lain. Kami terasa dikriminalisasi misalnya begini, ” bebernya.

Menurut dia, edukasi permasalahan pajak mesti dijalankan pemerintah. Jika tdk, ia berasumsi, pemerintah tdk gantinya memainkan hukum seperti di jalanan.

Ia mencontohkan, kebijakan hukum yang dipermainkan pemerintah yaitu permasalahan tax amnesty.

” Setelah tax amnesty th. tempo hari, semestinya kan tiada yang dicek sekali lagi sesuai sama hukumnya. Namun lalu keluar berita, 5. 000 perusahaan juga akan dicek, ” kata dia.

” Dengan adanya ini, entrepreneur jadi menyesal turut tax amnesty tempo hari karna toh saat ini akan ditarik sekali lagi. Kepercayaan entrepreneur semakin turun saja seandainya begini, ” papar Ade.

Terlebih dulu, Kepala Kantor Lokasi DJP Jakarta Selatan I Sakli Anggoro menyebutkan, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi sudah memerintahkan kalau minimum satu Kantor Service Pajak (KPP) buat paling tidak melaksanakan penyanderaan pada dua harus pajak nakalnya hingga akhir th. ini.

“Satu Ditjen Pajak mungkin saja minimum (sandera) 66 harus pajak karna ada 33 KPP di semua Indonesia, ” kata Sakli di Gedung Mar’ie Muhammad, DJP, Jakarta, Rabu (2/8/2017) .

Sakli meneruskan, dalam soal penegakan hukum perpajakan, warga jangan pernah salah pengertian.

Pasalnya, arah paling utama Ditjen Pajak yaitu harus pajak yg tidak turut amnesti pajak, hingga yang udah turut akan tidak di check, namun masih tetap dipantau oleh otoritas pajak.