Biaya Penghasilan Berbelanja Daerah Pergantian Pemkot Bandung Di Tolak

Biaya Penghasilan Berbelanja Daerah Pergantian Pemkot Bandung Di Tolak – Pemkot Bandung kerjakan efisiensi biaya sampai akhir 2018. Soal ini imbas dari ditolaknya Biaya Penghasilan Berbelanja Daerah Pergantian (APBD-P) .

Keterlambatan penyerahan jadi lantaran Pemprov Jawa barat menampik APBD-P Kota Bandung 2018. Praktis Pemkot Bandung cuma memercayakan APBD murni.

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyatakan penolakan penyerahan penambahan biaya ini berefek pada roda pemerintahan. Lantaran, sambung ia, beragam bidang kehabisan biaya.

” Tentunya banyak (terdampak) lantaran tidak punyai biaya kan, ” kata Yana waktu didapati di Hotel El Royal, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Senin (5/11/2018) .

Diakui dia pemecahan paling dekat yg dapat dijalankan yaitu pergeseran biaya untuk sektor-sektor prioritas terkait layanan publik. Antara lainnya Dinas Pemadam Kebakaran serta Penanggulangan Petaka (DPKPB) .

Efek dari penolakan biaya pergantian ini, DPKPB tidak punyai cost untuk bensin mobil pemadam serta upah anggota yg didominasi Tenaga Harian Terlepas (THL) .

” Semoga ini hari kita dapat lakukan dengan pergeseran biaya. Kan kita bicara taraf prioritas ya. Semangatnya layanan publik jangan lantas terganggu, ” papar ia.

Tidak hanya menggeser biaya, pihaknya ikut terpaksa kerjakan efisiensi. Pihaknya dapat memaksimalkan biaya bekas untuk sektor-sektor prioritas.

” Efisiensi serta efektifitas biaya mesti dijalankan di bulan-bulan tersisa, ” papar Yana.