Home / Berita Umum / Dari Pihak Polisi Tertulis Ada 22 Anggota Yang Wafat

Dari Pihak Polisi Tertulis Ada 22 Anggota Yang Wafat

Dari Pihak Polisi Tertulis Ada 22 Anggota Yang Wafat – Buat sekali-kalinya Indonesia mengadakan pemilu bersama-sama. Pemilu 2019 menjadikan satu lima tipe penentuan juga sekaligus ialah pilpres, DPR, DPD, DPRD Propinsi, serta DPRD Kabupaten/kota.

Pemilu ini juga berubah menjadi sorotan dunia, lantaran tidak hanya punyai jumlahnya pemilih yg besar juga mesti kerjakan pada lima surat nada buat Pemilihan presiden, Pileg DPR serta DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.

Nyata-nyatanya, biarpun jadi sorotan dunia, realisasi Pemilu 2019 disertai tragedi kematian beberapa ratus petugas dalam realisasinya.

Sampai Selasa (7/5) , tertulis keseluruhan 554 petugas KPPS, panwas, serta polisi wafat berkaitan realisasi pengambilan suara sampai perhitungan Pemilu 2019 yg melelahkan.

Rinciannya : petugas Group Pelaksana Pengambilan Nada (KPPS) yg wafat sejumlah 440 orang serta ada petugas yg sakit 3. 788 orang. Selanjutnya 92 panwaslu wafat, 398 rawat inap, 1. 592 rawat jalan.

Lalu, dari pihak polisi tertulis ada 22 anggota yg wafat lantaran dipandang keletihan menjaga proes panjang pemilu.

Inspirasi pemilu bersama-sama sendiri tidak tampil tiba-tiba sebelum realisasi Pemilu 2019. Inspirasi Pemilu Bersama-sama mulai malah sebelum Pemilu 2014 kemarin saat akademisi Effendi Gazali berbarengan Penggabungan Warga buat Pemilu Bersama-sama ajukan uji materi UU Nomer 42 tahun 2008 terkait Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013.

Beberapa argumen dikemukakan Effendi cs buat menuntut UU Pemilu waktu itu salah satunya praktek politik transaksional, cost politik yg tinggi serta berlebihan, serta tak ditegakkannya atau diperkuatnya skema presidensial dalam realisasi pemilu sama dengan amanat UU 42/2008.

Ia menuntut clausal 3 ayat 5 UU 42/2008 yg mengontrol Pemilihan presiden diselenggarakan sehabis Pileg, serta pasal-pasal turunan dalam undang-undang itu.

Beberapa pertimbangan diungkapkan Effendi dalam permintaan tuntutan. Satu diantaranya azas efisiensi biaya pemilu.

Dari bagian basic hukum, Effendi mengaku pemilu bersama-sama bisa memotong cost penyelenggaraan pemilu, utamanya honor pelaksana yg sampai 65 prosen biaya.

‘Berdasarkan kajian pendahuluan Pemohon, penghitungan pemborosan penyelenggaraan pemilu tak bersama-sama (datang dari APBN serta APBD, dan pajak penduduk negara) dapat kira-kira antara 5 sampai 10 triliun rupiah dalam soal Pemilu Presiden serta Wakil Presiden dibikin terpisah dengan Pemilu Anggota DPR/D serta DPD, ‘ demikian satu diantara argumen Effendi dalam tuntutannya ke dimasukkan ke MK pada 10 Januari 2013.

Jalan Panjang Pemilu Bersama-sama yg Menelan Korban Jiwa 500anEffendi Gazali. (CNN Indonesia/Denny Armandhanu)

Effendi merinci waktu itu Indonesia punyai lebih kurang 500 ribu tempat pengambilan suara (TPS) yg diurus tujuh orang KPPS di semasing tempat. Dengan pemikiran honor Rp300 ribu per orang, maka dapat menelan cost lebih kurang Rp1 triliun.

Selanjutnya ada biaya Rp116 miliar buat honor lebih kurang 232 ribu petugas Panitia Penentuan Pengambilan Nada (PPS) . Angka itu, tuliskan dokumen itu, belum termasuk juga honor petugas Panitia Penentuan Kecamatan (PPK) di 6. 694 kecamatan. Lalu belum dikalikan dengan tipe pemilu yg dipertunjukkan tidak bersama-sama.

Dalam dokumen itu, Effendi menyitir beberapa tokoh berkaitan efisiensi biaya bila pemilu bersama-sama dikerjakan.

Pertama, dia mencuplik komentar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah yg memberikan pemilu bersama-sama dapat mengirit Rp10 triliun. Pemilihan kepala daerah bersama-sama dimaksud dapat mengirit Rp20 sampai Rp26 triliun. Effendi meminjam pengakuan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arifin Wibowo, yg menyebutkan pemilu bersama-sama dapat memotong cost sampai Rp150 triliun atau 10 prosen APBN serta APBD.

Komentar terekstrim yg diambil Effendi ada dari Jusuf Kalla. JK–yang saat ini adalah Wakil presiden juara Pemilu 2014–menyatakan pemilihan kepala daerah bersama-sama dapat memotong cost US$50 miliar atau Rp450 triliun.

MK selanjutnya menyetujui melalui ketentuan nomer 14/PUU-XI/2013 yg dibacakan pada 23 Januari 2014, serta dijelaskan ketentuan itu baru dapat dijalankan buat Pemilu 2019. Amanat dari ketentuan MK itu selanjutnya diputuskan DPR berbarengan pemerintah melalui UU Pemilu yg baru ialah UU Nomer 7 Tahun 2017.

Dalam amar ketentuan yg dibuat dari rapat permusyawaratan hakim pada 26 Maret 2013 itu ada masukan berlainan (dissenting opinion) dari satu hakim konstitusi waktu itu, Maria Farida Indrati.

Dalam gagasannya, Maria mencuplik ketentuan 51-52-59/PUU-VI/2008 atas pengujian clausal yang digugat Effendi Ghazali. Maria–yang saat ini bukan hakim konstitusi–berpendapat sama dengan ketentuan 51-52-59/PUU-VI/2008, karena itu Pemilihan presiden mesti dijalankan sehabis DPR serta DPD lantaran Presiden serta Wakil Presiden dilantik MPR sama dengan amanat UUD 1945. MPR ialah instansi tinggi negara yg terdiri atas paduan DPD serta DPR.

‘Terlepas dari peluang munculnya beberapa persoalan yg akan dijumpai dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Instansi Perwakilan serta Pemilihan presiden lewat cara terpisah seperti yg dijalankan sekarang atau yg dijalankan lewat cara berbarengan (bersama-sama) seperti yg dimohonkan Pemohon, hal semacam itu tidak soal konstitusionalitas etika, akan tetapi adalah pilihan peraturan hukum pembentuk Undang-Undang. Menurut perihal tertera di atas, saya berasumsi, permintaan Pemohon mestinya tidak diterima buat semuanya, ‘ demikian masukan berlainan Maria dari persetujuan delapan hakim konstitusi yang lain waktu itu yg tertera dalam amar ketentuan MK nomer 14/PUU-XI/2013.

About penulis77