Home / Berita Umum / Eggi Pun Diadukan Oleh Calon Legislatif PDIP Dewi Ambarita Alias Dewi Tanjung

Eggi Pun Diadukan Oleh Calon Legislatif PDIP Dewi Ambarita Alias Dewi Tanjung

Eggi Pun Diadukan Oleh Calon Legislatif PDIP Dewi Ambarita Alias Dewi Tanjung – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian meneror akan memakai clausal berkaitan tindak pidana makar waktu mengusik pergerakan massa atau people power yg diserukan beberapa pihak pascapenyelenggaraan Penentuan Umum (Pemilu) 2019.

Menurutnya, peraturan yg tertuang dalam Clausal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu dapat dimanfaatkan jikalau pergerakan people power memiliki kandungan faktor ingin menjatuhkan pemerintahan.

” Bila andaikan ada ajakan untuk gunakan people power, itu pengerahan umum untuk kerjakan penyampaian opini, harus lewat sistem ini. Bila tdk memakai sistem ini, ditambah lagi bila ada bahasa bakal menjatuhkan pemerintah, itu clausal 107 KUHP jelas, ” kata Tito waktu bicara di Rapat Kerja Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5) .

Ide perbuatan people power itu kali pertama dilemparkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais waktu perbuatan 313 di muka kantor Komisi Penentuan Umum (KPU) , Jakarta Pusat pada Minggu (31/3) kemarin. Perbuatan 313 itu menuntut supaya KPU menjalankan penentuan umum 17 April 2019 dengan adil dan jujur.
Lihat pun : Polri Sangka Teroris Bakal Memanfaatkan Kesempatan baik ‘People Power’

Tito menerangkan, bila ingin menyelenggarakan perbuatan, karena itu perwakilan massa berkaitan harus bikin pemberitahuan dengan terdaftar pada polisi lebih dulu.

Pemberitahuan itu menampung tujuan serta arah, tempat, area, rute, waktu, bentuk, penanggung jawab, nama serta alamat organisasi, group atau perseorangan, alat peraga yg dimanfaatkan ; serta atau banyaknya peserta. Pemberitahuan itu harus juga diberi paling lamban tiga jam sebelum pekerjaan diawali.

Sistem unjuk rasa, susulnya, pun ditata dalam Ketentuan Kapolri Nomer 7 Tahun 2012, dimana ada beberapa batasan yg tdk diijinkan seperti mengganggu ketenangan umum sampai pemerintah.

” Dengan rigid harus dikoordinasikan jam berapakah hingga sampai jam berapakah. Ini harus lewat sinkronisasi, tidak dapat ditebar melalui [aplikasi] WhatsApp ditebar kumpul pada tempat ini. Unjuk rasa harus dikasih tahu dahulu. Harus ada surat, kelak Polri [memberikan] sinyal terima, ” tutur Tito.

Sudah diketahui, polisi pun udah kerjakan pengecekan pada Ketua Team Pembela Ulama serta Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana berkaitan seruan people power.

Kapolri Ancam Pakai Clausal Makar untuk Perbuatan People PowerEggi Sudjana.

Eggi diadukan oleh relawan Jokowi-Ma’ruf Center (Pro Jomac) ke Bareskrim Mabes Polri atas gugatan penghasutan. Laporan itu di terima dengan nomer laporan LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019.

Diluar itu, Eggi pun diadukan oleh calon legislatif PDIP Dewi Ambarita alias Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya berkaitan dengan seruan people power.

Dewi memberitahukan Eggi dengan perkiraan pemufakatan jahat atau makar serta perkiraan melanggar UU ITE Clausal 107 KUHP junto Clausal 87 KUHP atau Clausal 28 ayat (2) junto Clausal 45 ayat (2) UU RI nomer 19 tahun 2016 mengenai info serta transaksi elektronik.

Laporan itu di terima pihak kepolisian dengan nomer laporan LP/2424/IV/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus tertanggal 24 April 2019.

About penulis77