MPR Minta Pemda Kendeng Sejaterahkan Para Petani

MPR Minta Pemda Kendeng Sejaterahkan Para Petani – Ketua MPR Zulkifli Hasan memohon pemerintah tunjukkan keberpihakannya pada rakyat berkaitan penolakan pabrik semen oleh petani di lokasi Pegunungan Kendeng, Propinsi Jawa Tengah.

Beberapa petani itu menginginkan izin penambangan PT Semen Indonesia dicabut lantaran mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Menurut Zulkifli, pengelolaan sumber daya alam (SDA), terlebih yang tidak bisa diperbaharui, bakal senantiasa menyebabkan resiko.

Oleh karenanya pemerintah mesti menerangkan apa faedah yang dapat didapat oleh orang-orang sekitaran dengan berdirinya pabrik semen.

” Pengelolaan SDA pastinya akan senantiasa ada resikonya. Tetapi saya memohon pada pemerintah pusat ataupun daerah, mesti ada alternatif pendapatan lain lantaran SDA-nya di ambil, ” tutur Zulkifli waktu didapati selesai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Muslimat Nahdlatul Ulama di Hotel Crowne Plaza, Jakarta Selatan, Senin (27/3/2017).

” Mesti terang faedah apa yang didapat dari ada tambang atau pabrik semen untuk orang-orang di situ lantaran mereka yang hadapi resiko disana, ” katanya.

Zulkifi menjelaskan, idealnya pembangunan yang diaplikasikan oleh pemerintah di satu daerah mesti memberi faedah atau keuntungan terbesar pada orang-orang.

Sebab, Orang-orang di Pegunungan Kendeng mempunyai resiko kehilangan mata pencahariannya sebagai petani jika pemerintah mengambil keputusan tetaplah membangun pabrik semen.

” Bila ada SDA yang di ambil perusahaan, janganlah perusahaan saja dong yang untung. Janganlah pemerintah saja. Namun orang-orang sekitaran mesti memperoleh faedah yang terbesar lantaran mereka bakal kehilangan hari esok di bagian yang mereka mengerti saat ini, ” ucapnya.

Sepanjang sepekan lebih beberapa puluh petani Kendeng lakukan unjuk rasa mencor kaki dengan semen di depan Istana Negara.

Beberapa petani Kendeng itu protes izin lingkungan baru yang di tandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dengan terbitnya izin itu aktivitas penambangan karst PT. Semen Indonesia di Rembang tetap masih jalan.

Mereka juga memohon Presiden Joko Widodo selekasnya mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia yang di keluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta hentikan aktivitas penambangan karst oleh pabrik semen yang dinilai mengakibatkan kerusakan lingkungan.