Home / Indonesia / Pro Dan Kontra Vonis Penjara Ahok

Pro Dan Kontra Vonis Penjara Ahok

Pro Dan Kontra Vonis Penjara Ahok – Apa sajakah yg kita bicarakan perihal Basuki Tjahaia Purnama dengan sebutan lain Ahok tetap memantik pro kontra. Banyak yg gemar tetapi tdk sedikit juga yg membencinya. Yg mencemooh serta membela Ahok jumlahnya berimbang –hampir sama. Maka itu kata ” pro kontra ” dapat mewakili aktualisasi diri kita pada sosok Ahok.

Sistem peradilan pada Ahok lantas tdk terlepas dari pro kontra. Sejak mulai diputuskan sebagai tersangka pelaku penodaan agama, ketaksamaan pendapat di golongan paka hukum serta paka agama terbelah cukup tajam. Banyak pihak yg mengemukakan kalau Ahok udah laksanakan penodaan agama. Tetapi, tdk sedikit orang yg membelanya sambil mengatakan kalau Ahok tdk menodai agama.

Pro kontra lantas berlanjut kala pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jaksa Penuntut Umum (JPU), alih-alih menuntut Ahok dengan Pasal 156a KUHP perihal penodaan agama sebagai dakwaan utama, tambah menuntut Ahok dengan tuduhan tidak mematuhi Pasal 156 KUHP sebagai dakwaan alternatif pertama. Yg mencengangkan kita malahan vonis hakim yg berbanding terbalik dengan tuntutan JPU.

Majelis hakim malahan menempatkan Pasal 156a KUHP dalam putusannya. Ahok lantas divonis 2 th. penjara, dengan perintah dilaksanakan penahanan. Bagaimana potret hukum atas putusan Ahok itu?

Negara Absen

Kalau kita berdiri dalam posisi yg netral serta membaca dengan saksama Penetapan Presiden No. 1/PNPS Th. 1965 perihal Mencegahan Penyalahgunaan serta/atau Penodaan Agama, kita dapat sadari kalau ada sistem yg terabaikan kala Ahok ditersangkakan, lebih-lebih lagi divonis bersalah di pengadilan.

Pada Pasal 2 ayat (1) ketetapan a quo, di sebutkan kalau siapapun yg laksanakan penodaan agama jadi di beri peringatan keras utk menyudahi tingkah lakunya itu, dalam satu ketetapan bersama-sama Menteri Agama, Jaksa Agung serta Menteri Dalam Negeri. Pada Pasal 3 ditegaskan kalau andaikan keputusan pada Pasal 2 ayat (1) tdk diindahkan jadi pelaku dipidana penjara selamanya 5 th..

Menunjuk pada ketetapan ini bayangan saya merupakan kalau andaikan ada orang yg laksanakan penodaan agama jadi hal yg terpenting merupakan di beri peringatan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung serta Menteri Dalam Negeri, berbentuk surat ketetapan bersama-sama. Andaikan ia lantas tdk mengindahkannya jadi orang itu dipidana.

Itu mempunyai arti keputusan a quo kenyataannya lebih menekankan perbuatan preventif atau mencegahan dibanding dengan perbuatan represif. Hal tersebut searah dengan filsafat pemidanaan : nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur ; mempunyai arti seseorang bijak tdk menghukum lantaran di lakukannya dosa, namun biar tak lagi berjalan dosa.

Lebih-lebih dengan cara normatif sifat penodaan agama tidak serupa dengan tindak pidana umumnya. Ga ada kerugian individu dengan cara segera atas penodaan agama, terkecuali terganggungnya ketertiban dalam ibadah serta bermasyarakat. Atas basic tersebut negara musti berikan teguran lebih dahulu saat sebelum diolah hukum.

Dalam persoalan Ahok, ia samasekali tdk di beri peringatan keras oleh negara lewat Menteri Agama, Jaksa Agung serta Menteri Dalam Negeri. Maka itu sistem hukumnya kenyataannya contradictio interminis dengan ketetapan a quo. Maka tdk penuhi prinsip rule of law. Dengan tdk terdapatnya peringatan keras jadi memberikan kalau negara tdk datang dengan sebutan lain tidak ada dari sistem hukum yg di alami Ahok.

Substansi Vonis

Sekurangnya ada tiga pertimbangan majelis hakim yg kontradiktif. Pertama, majelis hakim memvonis Ahok 2 th. penjara dengan berpatokan pada Pasal 156a KUHP. Saat sebelum diputus, Ahok udah dituntut oleh JPU dengan Pasal 156 KUHP bersifat pidana penjara 1 th., periode percobaan 2 th..

Walaupun pada dakwaannya JPU memanfaatkan dakwaan alternatif yg letakkan Pasal 156a KUHP sebagai dakwaan paling utama serta 156 sebagai dakwaan alternatif pertama, tetapi dalam tuntutannya JPU tambah menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP. Itu mempunyai arti JPU sangatlah mahfum, kalau ia tdk miliki bukti yang layak utk menuntut Ahok dengan pasal penodaan agama.

Tegasnya, dakwaan penodaan agama dalam perspektif JPU tak lagi bisa dibuktikan maka dipindahkan pada dakwaan alternatif pertama ialah Pasal 156 KUHP. Selanjutnya kenapa majelis hakim malahan memvonis Ahok dengn Pasal 156a KUHP?

Saya berkhayal kalau nampaknya majelis hakim memanfaatkan bukti pidato Ahok yg menyinggung Surat Al Maidah di Kepulauan Seribu sebagai alat bukti paling utama, lantas dikuatkan dengan alat bukti info paka dari JPU. Walaupun sebenarnya ada bentrokan yg sangatlah tajam pada pendapat paka JPU dengan paka dari terdakwa.

Tidak hanya itu, memberikan kalau majelis hakim malahan dengan cara diam-diam mengusahakan mengkonstruksi alat bukti sendiri, yg mana JPU tambah udah tdk sangat percaya dengan alat bukti yg diajukannya.

Berikut yg pernah saya katakan kalau sukar menyaksikan hukum jalan tegak dalam persoalan Ahok. Ia dapat berkelindan dengan intervensi politik serta kekuasaan.

Ke dua, pertimbangan yg memberatkan Ahok kalau ia sebagai gubernur selayaknya tdk laksanakan penodaan agama. Pertimbangan ini nampaknya agak sumir dalam konteks tindak pidana penodaan agama.

Malahan selayaknya yg jadi pertimbangan hakim merupakan lantaran Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta yg udah berperan serta berprestasi bangun ibukota, jadi ini jadi argumen yg memudahkan —bukan tambah memberatkan.

Pertimbangn majelis hakim itu dapat sangatlah pas dimanfaatkan kalau memutus tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crimes. Mempunyai arti petinggi publiknya tdk amanah –merampok duwit negara maka musti jadi argumen yg memberatkan.

Ketiga, majelis hakim memerintahkan biar terdakwa ditahan. Dengan cara kasat mata kita mampu menyaksikan kalau Ahok sangat kooperatif serta sopan kala menghadiri persidangan. Maka itu pada langkah penyidikan serta penuntutan ia tdk ditahan. Selanjutnya kenapa saat ini mesti ditahan?

Saya berasumsi selayaknya Ahok tdk butuh ditahan sebab ia petinggi umum yg sukar utk melarikan diri, menyebabkan kerusakan atau melenyapkan barang untuk bukti lebih-lebih mengulangi tindak pidana sama seperti di sebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Lebih-lebih perkaranya belum berkekuatan hukum masih maka belum waktunya ia ditahan.

Paling akhir yg mau saya tegaskan merupakan kalau tulisan ini tdk diperuntukan utk membela Ahok. Namun, sebagai refleksi biar tdk berjalan sistem hukum yg mirip di saat mendatang.

About admin