Home / Berita Umum / Terkait Desa Yang Sulit Membuat Laporan Pertanggungjawaban, Kemendes PDTT Terus Dampingi

Terkait Desa Yang Sulit Membuat Laporan Pertanggungjawaban, Kemendes PDTT Terus Dampingi

Terkait Desa Yang Sulit Membuat Laporan Pertanggungjawaban, Kemendes PDTT Terus Dampingi – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Ketinggalan serta Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengerjakan pendampingan tambahan pada desa yg alami ada masalah pada proses rencana sampai laporan. Karena laporan dana desa yg ikuti mode akuntansi pemerintahan masih tetap berubah menjadi kasus untuk beberapa kades.

” Dana desa sumber dananya dari APBN (Budget Penerimaan serta Berbelanja Negara) hingga skema pertanggungjawabannya masih tetap memakai mode akutansi pemerintah. Kita mau laporan dana desa sesederhana mungkin. Presiden telah memerintah Kementerian Keuangan untuk membuat skema laporan dana desa supaya lebih simple, ” kata Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Ketinggalan, serta Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Husein dalam Pemasyarakatan Pemanfaatan serta Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, Rabu (13/3) .

Anwar menyampaikan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Ketinggalan, serta Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama dengan Satgas dana desa udah mengerjakan audit serta monitoring pada beberapa ratus desa dengan mode acak sample. Audit serta monitoring itu mempunyai tujuan untuk sadari permasalahan-permasalahan berkenaan dana desa.

” Di Propinsi Bengkulu menurut statistik yg kami mempunyai masih tetap cukuplah lemah, karenanya kita melakukan pemasyarakatan dana desa di Bengkulu. Awal mulanya kita kerjakan di Jakarta serta Sulawesi Selatan, ” pungkasnya.

Anwar menyampaikan, aspek dasar sebagai sumber kasus dana desa yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) , aturan, dan minimnya kursus serta pendampingan. Terkecuali itu pun ada banyak kades yg masih tetap berpendidikan sekolah menengah ke bawah.

” Satu diantaranya aspek dasar yg mengakibatkan problem dana desa yaitu SDM (Sumber Daya Manusia) . Rata-rata kades berpendidikan menengah ke bawah. Sesaat mereka diminta mengurus kucuran dana desa. Untuk kades dikasihkan kursus serta Pendampingan mencukupi, ” pungkasnya.

Seterusnya Anwar memberikan kalau keseluruhan dana desa yg dialirkan sejak mulai tahun 2015-2019 sebesar Rp257 Triliun yaitu sebesar Rp20, 67 triliun pada tahun 2015, Rp46, 89 triliun di tahun 2016, Rp60 triliun di Tahun 2017, Rp60 triliun di tahun 2018, serta Rp70 Triliun di tahun 2019. Tahun 2015-2018 dana desa dikedepankan untuk pembangunan infrastruktur, dan tahun 2019 dikedepankan untuk peningkatan ekonomi serta pemberdayaan penduduk desa.

” Jumlahnya dana desa Rp257 Triliun yaitu budget yg begitu besar. Penyerapan senantiasa bertambah. Tahun ini saja penyerapan dana desa meraih 99 %. Ini bukti kades bisa menjalankan dana desa, ” pungkasnya.

About admin